Konflik agraria dan kekerasan dalam pengelolaan perkebunan skala besar kembali terjadi. Kali ini pemicunya adalah PT Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS), yang memiliki perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perusahaan milik konglomerat lokal Murad Husen ini telah lama menjalankan bisnis perkebunan dengan cara-cara melawan hukum dan merusak lingkungan. PT KLS tak segan-segan merampas tanah petani, mengggusur lahan transmigran, menjankan intimidasi dengan menggunakan preman, hingga memobilisasi aparat polisi dan TNI, untuk melindungi bisnisnya. Peristiwa ini sudah terjadi sejak tahun 1995, tanpa adanya suatu usaha penyelesaian konflik dari negara.

Korban:
Eva Susanti (perempuan), 34 tahun
Nasrun Mbau (laki-Laki), 40 tahun
M. Arif (laki-Laki), 50 tahun

• Tanggal 17 Mei 2010 ± 350 orang aparat militer (TNI) yang berasal dari KODIM 1308/Banggai dengan bersenjata lengkap mendatangi lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Berkat Hutan Pusaka (BHP) dengan alasan untuk melakukan latihan perang di areal tersebut. Aparat TNI langsung menyisir seluruh lokasi tersebut, mengusir para penambang dan petani yang berada dilokasi HTI tanpa menghiraukan protes petani. Kedatangan aparat TNI ini juga didukung alat berat (dozer) milik PT. Kurnia Luwuk Sejati (PT KLS) dan langsung melakukan penggusuran jalan-jalan petani, akibatnya jalan petani menuju areal perkebunan rakyat dan persawahan tertutup. Sebelumnya pada tanggal 12 Mei 2010 ± 150 orang petani mendatangi tentara dan melakuan protes terhadap keberadaan mereka di lokasi HTI.

Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Pertamina Indramayu menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Mereka menyerahkan pekerjaan eksplorasi pengeboran dan produksi kepada vendor atau perusahaan mitra. Hal ini tentu saja menyebabkan lemahnya kepastian kerja bagi pekerja perusahaan mitra, karena masa kerja mereka digantung melalui perjanjian kontrak. Ada yang masa kerjanya 2 tahun, 1 tahun dan belakangan, hanya 6 bulan. Belum lagi, perusahaan-perusahaan mitra seringkali berganti nama, sekalipun pemiliknya sama, sehingga menyulitkan pekerja untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Misalnya, dalam hal pencairan jamsostek, perusahaan mitra menjadi mudah berkelit dan menyatakan tidak tahu menahu tentang pembayaran jamsostek periode sebelumnya, karena itu adalah urusan perusahaan mitra yang lama.

Sudah 5 tahun lebih rezim neoliberal SBY berkuasa, tidak ada kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kaum buruh semakin sengsara akibat upah murah, kerja kontrak, outsourcing dan PHK. Kaum tani semakin tercekik akibat perampasan tanah, semakin tingginya harga input produksi pertanian, dan banjir impor produk pertanian akibat pasar bebas. Nelayan masih menghadapi problem pengkaplingan laut, penyusutan wilayah mangrove akibat reklamasi pantai, dan pencemaran laut akibat buangan limbah perusahaan tambang. Rakyat miskin kota masih mengalami problem pengangguran dan penggusuran, sementara biaya kesehatan dan pendidikan semakin mahal.

Di bawah rezim neoliberal SBY, kaum perempuan juga terus mengalami penindasan. Setiap hari, 1600 buruh perempuan terkena PHK; 20 perempuan diperdagangkan sebagai  komoditas  dan  budak seks; 12 perempuan menjadi korban kekerasan seksual; 48 perempuan meninggal terkait dengan kehamilannya, dan petani gurem perempuan dipaksa menjadi buruh migran. Di bidang lingkungan hidup, rezim SBY telah mengeluarkan kebijakan pengaturan sumberdaya alam yang berorientasi pasar, yakni UU No. 32 tahun 2009 dan UU No. 4 tahun 2009, yang tentu akan menambah beban pengrusakan lingkungan dan eksploitasi sumberdaya alam.